SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jasa Konstruksi
Para Kontraktor yang baru mengajukan Registrasi & Sertifikasi Jasa Konstruksi ataupun yang melakukan perpanjangan IUJK - Izin Usaha Jasa Konstruksi saat ini, maka SBU & Sertifikat tenaga ahli atau SKA / SKT mengalami TRANSISI selama tahun 2021.
Dasar Hukum SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003 adalah Surat Edaran No. 02/SE/M/2021 /SE/M/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PUPR No 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha & Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi
SKK Konstruksi WAJIB Bagi KONTRAKTOR & KONSULTAN
Tenaga Kerja Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi dengan mendapatkan lisensi dari Kementerian PUPR. Sertifikat ini disebut SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, sebelumnya dikenal dengan SKA - Sertifikat Keahlian.
Kontraktor / Konsultan wajib memiliki sejumlah tenaga kerja yang berkualifikasi dan memiliki jenjang kerja yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat SKK Konstruksi dalam melakukan pekerjaan proyek di lapangan dan sebagai syarat untuk mengajukan SBU - Sertifikat Badan Usaha.
SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003 adalah sebuah standar kompetensi kerja yang mengacu pada kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Pembongkaran Bangunan. Standar kompetensi kerja ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Kerja (BNSP) untuk memberikan pedoman bagi para pekerja dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka dalam bidang pembangunan Pembongkaran Bangunan.
SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003 menetapkan bahwa seorang pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Pembongkaran Bangunan harus memiliki kompetensi di bidang teknik sipil, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan Pembongkaran Bangunan. Selain itu, pekerja juga harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang manajemen proyek, pengendalian mutu, dan teknologi informasi.
Untuk memenuhi standar kompetensi kerja ini, seorang pekerja harus memiliki sekurang-kurangnya lulusan dari program pendidikan vokasi atau akademik yang sesuai dengan bidang pembangunan Pembongkaran Bangunan. Selain itu, pekerja juga harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang sesuai dengan standar kompetensi kerja ini.
SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003 dibutuhkan oleh perusahaan jasa konstruksi sebagai:
PJBU
Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
PJTBU
Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)
PJSKBU
Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
Beberapa hal berkaitan dengan SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
SKK konstruksi adalah sertifikat keahlian resmi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan konstruksi. Dalam artian, perusahaan tersebut memiliki keahlian konstruksi yang bisa dijamin kualitasnya.
Penting bagi perusahaan konstruksi untuk mengurus sertifikat keahlian supaya pelanggan lebih mempercayai kualitas Anda. Sehingga Anda tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pelanggan karena Anda memiliki surat keahlian yang resmi.
Masa Berlaku
Masa berlaku SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003 adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkan
Uji Kompetensi
SKK konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003 diterbitkan setelah melalui uji kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi kerja. Pelaksanaan sertifikasi harus dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi dalam bidang konstruksi yang sudah mendapatkan akreditasi LPJK.
Masa Perpanjang
SKK Konstruksi wajib diperpanjang sebelum habis masa berlakukanya. Khusus SKK Konstruksi dengan kualifikasi Ahli, wajib memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan.
Perubahan Kebijakan
Kebijakan mengenai pembuatan sertifikat kompetensi konstruksi pada tahun 2022 ini mengalami beberapa perubahan yang cukup berbeda. Perubahan kebijakan tersebut diatur oleh surat edaran nomor 05/SE/M/2022 yang menggantikan surat edaran nomor 03/SE/2022.
Syarat Memiliki SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
Syarat untuk mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
| Syarat | |
|---|---|
| 1 | Pendidikan Profesi dan pengalaman Minimal 5 tahun ; atau |
| 2 | S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan dan pengalaman Minimal 6 tahun ; atau |
| 3 | Magister/ Magister Terapan/ S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis_1 dan pengalaman Minimal 0 tahun ; atau |
| Syarat Administrasi | |
|---|---|
| 1 | KTP |
| 2 | Pas foto 3x4 |
| 3 | NPWP |
Kompetensi SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
Kompetensi SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
Kompetensi SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003 mencakup beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pekerja dalam proyek pembangunan/konstruksi, di antaranya:
| Daftar Unit Kompetensi | ||
|---|---|---|
| 1 | F.431100.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait dengan Pelaksanaan Pembongkaran |
| 2 | F.431100.002.01 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja |
| 3 | F.431100.003.01 | Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan |
| 4 | F.431100.004.01 | Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Peledakan |
| 5 | F.431100.005.01 | Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Alat Berat |
Bagaimana cara mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003?
Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lengkap tentang biaya, proses dan lama penerbitan SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
Konsultasi SKK
Dapatkan solusi SKK dari tim konsultan berpengalaman. Layanan premium, respons cepat, dan siap melayani Anda sekarang—tim kami sedang online.
Online
OnlineContoh Bentuk SKK Konstruksi Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan SI221003
Contoh format baru Sertifikat kompetensi kerja SKK Konstruksi SI221003 Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan
Sub Klasifikasi Lain di SKK Konstruksi
Pelajari Sub Klasifikasi lainnya dalam SKK Konstruksi LPJK terbaru 2022
Frequently Asked Questions SKK Konstruksi
Kami Hadir Melayani SKK Konstruksi Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung ME051009 Seluruh Indonesia
Kami dengan bangga menghadirkan layanan SKK Konstruksi Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung ME051009 yang luas dan komprehensif untuk seluruh wilayah Indonesia. SKK-Konstruksi.com hadir sebagai mitra Anda yang siap memberikan bantuan terbaik dalam proses perolehan SKK Konstruksi. Tak peduli di mana lokasi Anda berada, kami memiliki tim yang siap untuk melayani Anda dengan penuh dedikasi.
Layanan kami yang tersedia di berbagai wilayah ini membantu Anda untuk memahami persyaratan yang berlaku di setiap lokasi, memastikan bahwa Anda memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk perizinan, dan memberikan dukungan yang diperlukan agar Anda dapat dengan lancar mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung ME051009 yang Anda butuhkan. Dengan SKK-Konstruksi.com, Anda memiliki mitra yang hadir di seluruh Indonesia untuk mendukung kesuksesan Anda dalam industri konstruksi.
Dapatkan bantuan kemudahan mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung ME051009 secara mudah di:
-
KAB. ACEH SELATAN
-
KAB. ACEH TENGGARA
-
KAB. ACEH TIMUR
-
KAB. ACEH TENGAH
-
KAB. ACEH BARAT
-
KAB. ACEH BESAR
-
KAB. PIDIE
-
KAB. ACEH UTARA
-
KAB. SIMEULUE
-
KAB. ACEH SINGKIL
-
KAB. BIREUEN
-
KAB. ACEH BARAT DAYA
-
KAB. GAYO LUES
-
KAB. ACEH JAYA
-
KAB. NAGAN RAYA
-
KAB. ACEH TAMIANG
-
KAB. BENER MERIAH
-
KAB. PIDIE JAYA
-
KOTA BANDA ACEH
-
KOTA SABANG
-
KOTA LHOKSEUMAWE
-
KOTA LANGSA
-
KOTA SUBULUSSALAM
-
KAB. TAPANULI TENGAH
-
KAB. TAPANULI UTARA
-
KAB. TAPANULI SELATAN
-
KAB. NIAS
-
KAB. LANGKAT
-
KAB. KARO
-
KAB. DELI SERDANG
-
KAB. SIMALUNGUN
-
KAB. ASAHAN
-
KAB. LABUHANBATU
-
KAB. DAIRI
-
KAB. TOBA SAMOSIR
-
KAB. MANDAILING NATAL
-
KAB. NIAS SELATAN
-
KAB. PAKPAK BHARAT
-
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
-
KAB. SAMOSIR
-
KAB. SERDANG BEDAGAI
-
KAB. BATU BARA
-
KAB. PADANG LAWAS UTARA
-
KAB. PADANG LAWAS
-
KAB. LABUHANBATU SELATAN
-
KAB. LABUHANBATU UTARA
-
KAB. NIAS UTARA
-
KAB. NIAS BARAT
-
KOTA MEDAN
-
KOTA PEMATANGSIANTAR
-
KOTA SIBOLGA
-
KOTA TANJUNG BALAI
-
KOTA BINJAI
-
KOTA TEBING TINGGI
-
KOTA PADANGSIDIMPUAN
-
KOTA GUNUNGSITOLI
-
KAB. PESISIR SELATAN
-
KAB. SOLOK
-
KAB. SIJUNJUNG
-
KAB. TANAH DATAR
-
KAB. PADANG PARIAMAN
-
KAB. AGAM
-
KAB. LIMA PULUH KOTA
-
KAB. PASAMAN
-
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
-
KAB. DHARMASRAYA
-
KAB. SOLOK SELATAN
-
KAB. PASAMAN BARAT
-
KOTA PADANG
-
KOTA SOLOK
-
KOTA SAWAHLUNTO
-
KOTA PADANG PANJANG
-
KOTA BUKITTINGGI
-
KOTA PAYAKUMBUH
-
KOTA PARIAMAN
-
KAB. KAMPAR
-
KAB. INDRAGIRI HULU
-
KAB. BENGKALIS
-
KAB. INDRAGIRI HILIR
-
KAB. PELALAWAN
-
KAB. ROKAN HULU
-
KAB. ROKAN HILIR
-
KAB. SIAK
-
KAB. KUANTAN SINGINGI
-
KAB. KEPULAUAN MERANTI
-
KOTA PEKANBARU
-
KOTA DUMAI
-
KAB. KERINCI
-
KAB. MERANGIN
-
KAB. SAROLANGUN
-
KAB. BATANGHARI
-
KAB. MUARO JAMBI
-
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
-
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
-
KAB. BUNGO
-
KAB. TEBO
-
KOTA JAMBI
-
KOTA SUNGAI PENUH
-
KAB. OGAN KOMERING ULU
-
KAB. OGAN KOMERING ILIR
-
KAB. MUARA ENIM
-
KAB. LAHAT
-
KAB. MUSI RAWAS
-
KAB. MUSI BANYUASIN
-
KAB. BANYUASIN
-
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR
-
KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
-
KAB. OGAN ILIR
-
KAB. EMPAT LAWANG
-
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
-
KAB. MUSI RAWAS UTARA
-
KOTA PALEMBANG
-
KOTA PAGAR ALAM
-
KOTA LUBUK LINGGAU
-
KOTA PRABUMULIH
-
KAB. BENGKULU SELATAN
-
KAB. REJANG LEBONG
-
KAB. BENGKULU UTARA
-
KAB. KAUR
-
KAB. SELUMA
-
KAB. MUKO MUKO
-
KAB. LEBONG
-
KAB. KEPAHIANG
-
KAB. BENGKULU TENGAH
-
KOTA BENGKULU
-
KAB. LAMPUNG SELATAN
-
KAB. LAMPUNG TENGAH
-
KAB. LAMPUNG UTARA
-
KAB. LAMPUNG BARAT
-
KAB. TULANG BAWANG
-
KAB. TANGGAMUS
-
KAB. LAMPUNG TIMUR
-
KAB. WAY KANAN
-
KAB. PESAWARAN
-
KAB. PRINGSEWU
-
KAB. MESUJI
-
KAB. TULANG BAWANG BARAT
-
KAB. PESISIR BARAT
-
KOTA BANDAR LAMPUNG
-
KOTA METRO
-
KAB. BANGKA
-
KAB. BELITUNG
-
KAB. BANGKA SELATAN
-
KAB. BANGKA TENGAH
-
KAB. BANGKA BARAT
-
KAB. BELITUNG TIMUR
-
KOTA PANGKAL PINANG
-
KAB. BINTAN
-
KAB. KARIMUN
-
KAB. NATUNA
-
KAB. LINGGA
-
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
-
KOTA BATAM
-
KOTA TANJUNG PINANG
-
KAB. ADM. KEP. SERIBU
-
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
-
KOTA ADM. JAKARTA UTARA
-
KOTA ADM. JAKARTA BARAT
-
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
-
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
-
KAB. BOGOR
-
KAB. SUKABUMI
-
KAB. CIANJUR
-
KAB. BANDUNG
-
KAB. GARUT
-
KAB. TASIKMALAYA
-
KAB. CIAMIS
-
KAB. KUNINGAN
-
KAB. CIREBON
-
KAB. MAJALENGKA
-
KAB. SUMEDANG
-
KAB. INDRAMAYU
-
KAB. SUBANG
-
KAB. PURWAKARTA
-
KAB. KARAWANG
-
KAB. BEKASI
-
KAB. BANDUNG BARAT
-
KAB. PANGANDARAN
-
KOTA BOGOR
-
KOTA SUKABUMI
-
KOTA BANDUNG
-
KOTA CIREBON
-
KOTA BEKASI
-
KOTA DEPOK
-
KOTA CIMAHI
-
KOTA TASIKMALAYA
-
KOTA BANJAR
-
KAB. CILACAP
-
KAB. BANYUMAS
-
KAB. PURBALINGGA
-
KAB. BANJARNEGARA
-
KAB. KEBUMEN
-
KAB. PURWOREJO
-
KAB. WONOSOBO
-
KAB. MAGELANG
-
KAB. BOYOLALI
-
KAB. KLATEN
-
KAB. SUKOHARJO
-
KAB. WONOGIRI
-
KAB. KARANGANYAR
-
KAB. SRAGEN
-
KAB. GROBOGAN
-
KAB. BLORA
-
KAB. REMBANG
-
KAB. PATI
-
KAB. KUDUS
-
KAB. JEPARA
-
KAB. DEMAK
-
KAB. SEMARANG
-
KAB. TEMANGGUNG
-
KAB. KENDAL
-
KAB. BATANG
-
KAB. PEKALONGAN
-
KAB. PEMALANG
-
KAB. TEGAL
-
KAB. BREBES
-
KOTA MAGELANG
-
KOTA SURAKARTA
-
KOTA SALATIGA
-
KOTA SEMARANG
-
KOTA PEKALONGAN
-
KOTA TEGAL
-
KAB. KULON PROGO
-
KAB. BANTUL
-
KAB. GUNUNGKIDUL
-
KAB. SLEMAN
-
KOTA YOGYAKARTA
-
KAB. PACITAN
-
KAB. PONOROGO
-
KAB. TRENGGALEK
-
KAB. TULUNGAGUNG
-
KAB. BLITAR
-
KAB. KEDIRI
-
KAB. MALANG
-
KAB. LUMAJANG
-
KAB. JEMBER
-
KAB. BANYUWANGI
-
KAB. BONDOWOSO
-
KAB. SITUBONDO
-
KAB. PROBOLINGGO
-
KAB. PASURUAN
-
KAB. SIDOARJO
-
KAB. MOJOKERTO
-
KAB. JOMBANG
-
KAB. NGANJUK
-
KAB. MADIUN
-
KAB. MAGETAN
-
KAB. NGAWI
-
KAB. BOJONEGORO
-
KAB. TUBAN
-
KAB. LAMONGAN
-
KAB. GRESIK
-
KAB. BANGKALAN
-
KAB. SAMPANG
-
KAB. PAMEKASAN
-
KAB. SUMENEP
-
KOTA KEDIRI
-
KOTA BLITAR
-
KOTA MALANG
-
KOTA PROBOLINGGO
-
KOTA PASURUAN
-
KOTA MOJOKERTO
-
KOTA MADIUN
-
KOTA SURABAYA
-
KOTA BATU
-
KAB. PANDEGLANG
-
KAB. LEBAK
-
KAB. TANGERANG
-
KAB. SERANG
-
KOTA TANGERANG
-
KOTA CILEGON
-
KOTA SERANG
-
KOTA TANGERANG SELATAN
-
KAB. JEMBRANA
-
KAB. TABANAN
-
KAB. BADUNG
-
KAB. GIANYAR
-
KAB. KLUNGKUNG
-
KAB. BANGLI
-
KAB. KARANGASEM
-
KAB. BULELENG
-
KOTA DENPASAR
-
KAB. LOMBOK BARAT
-
KAB. LOMBOK TENGAH
-
KAB. LOMBOK TIMUR
-
KAB. SUMBAWA
-
KAB. DOMPU
-
KAB. BIMA
-
KAB. SUMBAWA BARAT
-
KAB. LOMBOK UTARA
-
KOTA MATARAM
-
KOTA BIMA
-
KAB. KUPANG
-
KAB TIMOR TENGAH SELATAN
-
KAB. TIMOR TENGAH UTARA
-
KAB. BELU
-
KAB. ALOR
-
KAB. FLORES TIMUR
-
KAB. SIKKA
-
KAB. ENDE
-
KAB. NGADA
-
KAB. MANGGARAI
-
KAB. SUMBA TIMUR
-
KAB. SUMBA BARAT
-
KAB. LEMBATA
-
KAB. ROTE NDAO
-
KAB. MANGGARAI BARAT
-
KAB. NAGEKEO
-
KAB. SUMBA TENGAH
-
KAB. SUMBA BARAT DAYA
-
KAB. MANGGARAI TIMUR
-
KAB. SABU RAIJUA
-
KAB. MALAKA
-
KOTA KUPANG
-
KAB. SAMBAS
-
KAB. MEMPAWAH
-
KAB. SANGGAU
-
KAB. KETAPANG
-
KAB. SINTANG
-
KAB. KAPUAS HULU
-
KAB. BENGKAYANG
-
KAB. LANDAK
-
KAB. SEKADAU
-
KAB. MELAWI
-
KAB. KAYONG UTARA
-
KAB. KUBU RAYA
-
KOTA PONTIANAK
-
KOTA SINGKAWANG
-
KAB. KOTAWARINGIN BARAT
-
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
-
KAB. KAPUAS
-
KAB. BARITO SELATAN
-
KAB. BARITO UTARA
-
KAB. KATINGAN
-
KAB. SERUYAN
-
KAB. SUKAMARA
-
KAB. LAMANDAU
-
KAB. GUNUNG MAS
-
KAB. PULANG PISAU
-
KAB. MURUNG RAYA
-
KAB. BARITO TIMUR
-
KOTA PALANGKARAYA
-
KAB. TANAH LAUT
-
KAB. KOTABARU
-
KAB. BANJAR
-
KAB. BARITO KUALA
-
KAB. TAPIN
-
KAB. HULU SUNGAI SELATAN
-
KAB. HULU SUNGAI TENGAH
-
KAB. HULU SUNGAI UTARA
-
KAB. TABALONG
-
KAB. TANAH BUMBU
-
KAB. BALANGAN
-
KOTA BANJARMASIN
-
KOTA BANJARBARU
-
KAB. PASER
-
KAB. KUTAI KARTANEGARA
-
KAB. BERAU
-
KAB. KUTAI BARAT
-
KAB. KUTAI TIMUR
-
KAB. PENAJAM PASER UTARA
-
KAB. MAHAKAM ULU
-
KOTA BALIKPAPAN
-
KOTA SAMARINDA
-
KOTA BONTANG
-
KAB. BULUNGAN
-
KAB. MALINAU
-
KAB. NUNUKAN
-
KAB. TANA TIDUNG
-
KOTA TARAKAN
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW
-
KAB. MINAHASA
-
KAB. KEPULAUAN SANGIHE
-
KAB. KEPULAUAN TALAUD
-
KAB. MINAHASA SELATAN
-
KAB. MINAHASA UTARA
-
KAB. MINAHASA TENGGARA
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
-
KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
-
KOTA MANADO
-
KOTA BITUNG
-
KOTA TOMOHON
-
KOTA KOTAMOBAGU
-
KAB. BANGGAI
-
KAB. POSO
-
KAB. DONGGALA
-
KAB. TOLI TOLI
-
KAB. BUOL
-
KAB. MOROWALI
-
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
-
KAB. PARIGI MOUTONG
-
KAB. TOJO UNA UNA
-
KAB. SIGI
-
KAB. BANGGAI LAUT
-
KAB. MOROWALI UTARA
-
KOTA PALU
-
KAB. KEPULAUAN SELAYAR
-
KAB. BULUKUMBA
-
KAB. BANTAENG
-
KAB. JENEPONTO
-
KAB. TAKALAR
-
KAB. GOWA
-
KAB. SINJAI
-
KAB. BONE
-
KAB. MAROS
-
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
-
KAB. BARRU
-
KAB. SOPPENG
-
KAB. WAJO
-
KAB. SIDENRENG RAPPANG
-
KAB. PINRANG
-
KAB. ENREKANG
-
KAB. LUWU
-
KAB. TANA TORAJA
-
KAB. LUWU UTARA
-
KAB. LUWU TIMUR
-
KAB. TORAJA UTARA
-
KOTA MAKASSAR
-
KOTA PARE PARE
-
KOTA PALOPO
-
KAB. KOLAKA
-
KAB. KONAWE
-
KAB. MUNA
-
KAB. BUTON
-
KAB. KONAWE SELATAN
-
KAB. BOMBANA
-
KAB. WAKATOBI
-
KAB. KOLAKA UTARA
-
KAB. KONAWE UTARA
-
KAB. BUTON UTARA
-
KAB. KOLAKA TIMUR
-
KAB. KONAWE KEPULAUAN
-
KAB. MUNA BARAT
-
KAB. BUTON TENGAH
-
KAB. BUTON SELATAN
-
KOTA KENDARI
-
KOTA BAU BAU
-
KAB. GORONTALO
-
KAB. BOALEMO
-
KAB. BONE BOLANGO
-
KAB. PAHUWATO
-
KAB. GORONTALO UTARA
-
KOTA GORONTALO
-
KAB. PASANGKAYU
-
KAB. MAMUJU
-
KAB. MAMASA
-
KAB. POLEWALI MANDAR
-
KAB. MAJENE
-
KAB. MAMUJU TENGAH
-
KAB. MALUKU TENGAH
-
KAB. MALUKU TENGGARA
-
KAB. KEPULAUAN TANIMBAR
-
KAB. BURU
-
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
-
KAB. SERAM BAGIAN BARAT
-
KAB. KEPULAUAN ARU
-
KAB. MALUKU BARAT DAYA
-
KAB. BURU SELATAN
-
KOTA AMBON
-
KOTA TUAL
-
KAB. HALMAHERA BARAT
-
KAB. HALMAHERA TENGAH
-
KAB. HALMAHERA UTARA
-
KAB. HALMAHERA SELATAN
-
KAB. KEPULAUAN SULA
-
KAB. HALMAHERA TIMUR
-
KAB. PULAU MOROTAI
-
KAB. PULAU TALIABU
-
KOTA TERNATE
-
KOTA TIDORE KEPULAUAN
-
KAB. MERAUKE
-
KAB. JAYAWIJAYA
-
KAB. JAYAPURA
-
KAB. NABIRE
-
KAB. KEPULAUAN YAPEN
-
KAB. BIAK NUMFOR
-
KAB. PUNCAK JAYA
-
KAB. PANIAI
-
KAB. MIMIKA
-
KAB. SARMI
-
KAB. KEEROM
-
KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
-
KAB. YAHUKIMO
-
KAB. TOLIKARA
-
KAB. WAROPEN
-
KAB. BOVEN DIGOEL
-
KAB. MAPPI
-
KAB. ASMAT
-
KAB. SUPIORI
-
KAB. MAMBERAMO RAYA
-
KAB. MAMBERAMO TENGAH
-
KAB. YALIMO
-
KAB. LANNY JAYA
-
KAB. NDUGA
-
KAB. PUNCAK
-
KAB. DOGIYAI
-
KAB. INTAN JAYA
-
KAB. DEIYAI
-
KOTA JAYAPURA
-
KAB. SORONG
-
KAB. MANOKWARI
-
KAB. FAK FAK
-
KAB. SORONG SELATAN
-
KAB. RAJA AMPAT
-
KAB. TELUK BINTUNI
-
KAB. TELUK WONDAMA
-
KAB. KAIMANA
-
KAB. TAMBRAUW
-
KAB. MAYBRAT
-
KAB. MANOKWARI SELATAN
-
KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
-
KOTA SORONG
-
Kabupaten Merauke
-
Kabupaten Mappi
-
Kabupaten Asmat
-
Kabupaten Boven Digoel
-
Kabupaten Nabire
-
Kabupaten Puncak Jaya
-
Kabupaten Paniai
-
Kabupaten Mimika
-
Kabupaten Puncak
-
Kabupaten Dogiyai
-
Kabupaten Intan Jaya
-
Kabupaten Deiyai.
-
Kabupaten Jayawijaya
-
Kabupaten Lanny Jaya
-
Kabupaten Mamberamo Tengah
-
Kabupaten Nduga
-
Kabupaten Tolikara
-
Kabupaten Yahukimo
-
Kabupaten Yalimo
-
Kabupaten Pegunungan Bintang
Cara Cek Keaslian SKK Konstruksi
Alternatif aplikasi Jakontrust, gak ribet! Bisa scan SKA/SKT/SBUJK lama dan SKK Konstruksi baru