PT. Gaivo Solusi Manajemen | Kebijakan Privasi | Versi 2.1 | Berlaku sejak 24 Maret 2026
Privacy & Policy
Privacy Policy ini menjelaskan komitmen kami dalam menjaga data pribadi klien korporat, kontak perusahaan, dan mitra bisnis secara sah, transparan, dan bertanggung jawab.
1. Pendahuluan & Identitas Pengendali Data
PT. Gaivo Solusi Manajemen adalah pengendali data untuk pemrosesan data pribadi pada domain skk-konstruksi.com. Kami berkomitmen melindungi data pribadi sesuai prinsip legalitas, keterbukaan, akuntabilitas, dan keamanan informasi.
Kebijakan ini berlaku untuk aktivitas konsultasi dan layanan B2B di bidang infrastruktur, termasuk korespondensi layanan di halaman Tata Lingkungan, Sipil, dan Mekanikal.
Nama Pengendali Data
PT. Gaivo Solusi Manajemen
Domain Resmi
skk-konstruksi.com
Domisili Operasional
Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang Banten 15710
Email Kontak
Nomor Telepon
+62811 1201 2421
DPO / Tim Privasi
Tim Privasi PT. Gaivo Solusi Manajemen
2. Definisi
Definisi berikut mengacu pada prinsip pada Pasal 1 UU PDP dan Article 4 GDPR untuk memastikan pemahaman yang seragam atas istilah yang digunakan dalam dokumen ini.
Data Pribadi
Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.
Pengendali Data
Pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data pribadi.
Pemroses Data
Pihak yang memproses data pribadi atas instruksi pengendali data.
Subjek Data
Individu pemilik data pribadi, termasuk kontak perusahaan klien.
3. Data Pribadi yang Kami Kumpulkan
Untuk menjalankan layanan konsultasi secara akurat, kami hanya mengumpulkan data yang relevan, terbatas, dan proporsional sesuai kebutuhan proses layanan.
Kategori data dibedakan antara data pribadi umum dan data pribadi spesifik/sensitif sesuai Pasal 4 UU PDP.
Data yang Diberikan Langsung
Nama, jabatan, perusahaan, email bisnis, nomor telepon, kebutuhan konsultasi.
Data Korespondensi
Isi email, rekaman komunikasi layanan, dan dokumen pendukung layanan.
Data Teknis Otomatis
Alamat IP, waktu akses, jenis perangkat, browser, dan log sistem.
Cookies
Cookie fungsional, analitik, dan keamanan untuk menjaga kualitas layanan.
Data dari Pihak Ketiga
Data referensi legal dari partner resmi jika dibutuhkan untuk verifikasi.
Data Sensitif
Diproses secara terbatas bila diwajibkan hukum dan dengan dasar hukum sah.
4. Dasar Hukum Pemrosesan
Setiap aktivitas pemrosesan data dilakukan atas dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak subjek data dan kepastian kepatuhan bagi klien korporat.
Persetujuan
Pemrosesan berdasarkan persetujuan eksplisit *(Pasal 20 UU PDP, GDPR Art. 6(1)(a)).*
Perjanjian
Pemrosesan untuk pelaksanaan kontrak layanan *(Pasal 20 UU PDP, GDPR Art. 6(1)(b)).*
Kewajiban Hukum
Pemrosesan untuk memenuhi kewajiban regulasi *(GDPR Art. 6(1)(c)).*
Kepentingan Legitimate
Pemrosesan untuk keamanan layanan dan peningkatan operasional *(GDPR Art. 6(1)(f)).*
5. Tujuan Penggunaan Data
Data digunakan secara terukur untuk proses konsultasi, pelayanan klien, kepatuhan hukum, serta peningkatan pengalaman pengguna pada sistem elektronik kami.
Menindaklanjuti Permintaan Layanan
Dasar: pelaksanaan perjanjian.
Verifikasi Klien B2B
Dasar: kepentingan legitimate dan kepatuhan.
Penyampaian Informasi Layanan
Dasar: persetujuan dan kepentingan legitimate.
Keamanan Platform
Dasar: kepentingan legitimate dan kewajiban hukum.
Audit dan Pelaporan Internal
Dasar: kewajiban hukum dan tata kelola risiko.
Penyelesaian Sengketa
Dasar: perlindungan hak hukum para pihak.
6. Penyimpanan dan Retensi Data
Retensi data ditetapkan berdasarkan tujuan pemrosesan, kewajiban hukum, dan kebutuhan audit yang sah. Setelah tujuan berakhir, data dihapus atau dianonimkan sesuai kebijakan internal.
Data Kontak Prospek
Disimpan maksimum 24 bulan sejak interaksi terakhir.
Data Klien Aktif
Disimpan selama masa kontrak dan masa retensi legal.
Dokumen Kepatuhan
Disimpan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.
Log Keamanan
Disimpan terbatas untuk deteksi insiden dan audit teknis.
Proses Penghapusan
Penghapusan permanen/anonymization *(sesuai Pasal 33 UU PDP).*
Review Berkala
Evaluasi retensi dilakukan berkala minimal setahun sekali.
7. Pengungkapan kepada Pihak Ketiga
Kami tidak memperjualbelikan data pribadi. Pengungkapan dilakukan hanya untuk kebutuhan sah, proporsional, dan diikat perlindungan kontraktual.
Vendor Teknologi
Penyedia infrastruktur, email, dan keamanan dengan kewajiban kerahasiaan.
Konsultan Profesional
Konsultan hukum/audit saat dibutuhkan secara sah.
Instansi Berwenang
Dalam rangka pemenuhan perintah hukum yang sah.
DPA Wajib
Pemroses data diwajibkan menandatangani Data Processing Agreement.
Kontrol Akses
Akses berbasis kebutuhan kerja dengan logging aktivitas.
Larangan Jual-Beli Data
Dilarang tegas *(sesuai Pasal 65 UU PDP).*
8. Transfer Data Lintas Negara
Jika pemrosesan melibatkan infrastruktur lintas negara, kami memastikan tingkat perlindungan setara dan mekanisme transfer yang sah.
Adequacy
Transfer hanya ke yurisdiksi dengan perlindungan memadai.
SCCs
Kontrak klausul standar digunakan bila relevan.
Assessment Risiko
Penilaian dampak transfer dilakukan sebelum pemindahan data.
Kepatuhan Nasional
Transfer mengikuti ketentuan *(Pasal 56 UU PDP).*
9. Hak-Hak Subjek Data
Subjek data memiliki hak hukum yang dapat diajukan melalui kanal resmi kami. Permohonan akan diverifikasi, diproses secara proporsional, dan dijawab dalam jangka waktu yang wajar.
Hak Akses Data
*(UU PDP Pasal 34, GDPR Art. 15).*
Hak Perbaikan Data
*(UU PDP Pasal 35, GDPR Art. 16).*
Hak Penghapusan Data
*(UU PDP Pasal 36, GDPR Art. 17).*
Hak Pembatasan Pemrosesan
*(GDPR Art. 18).*
Hak Portabilitas Data
*(UU PDP Pasal 37, GDPR Art. 20).*
Hak Keberatan
*(GDPR Art. 21).*
Hak Menarik Persetujuan
*(UU PDP Pasal 38).* Pengajuan dapat dikirimkan ke [email protected].
Cara Pengajuan
Kirim permintaan resmi dengan identitas dan rincian data yang dimaksud.
10. Keamanan Data
Kami menerapkan kontrol teknis dan organisasional untuk mencegah akses tidak sah, kehilangan data, maupun penyalahgunaan informasi bisnis klien.
Enkripsi dan Proteksi Kanal
Transport layer security untuk pertukaran data.
Kontrol Hak Akses
Akses data dibatasi menurut fungsi dan kebutuhan kerja.
Monitoring & Logging
Pemantauan untuk mendeteksi anomali keamanan.
Pelatihan Internal
Tim mendapatkan pembaruan praktik perlindungan data.
Rencana Respons Insiden
Terdapat prosedur penanganan insiden dan pemulihan.
Notifikasi Kebocoran
Pemberitahuan kepada pihak terdampak *(Pasal 46 UU PDP).*
11. Cookies dan Teknologi Pelacakan
Situs ini menggunakan cookies untuk fungsionalitas layanan, analitik trafik, dan keamanan sistem elektronik. Anda dapat mengatur preferensi cookies melalui browser yang digunakan.
Essential Cookies
Wajib untuk fungsi inti situs.
Analytics Cookies
Membantu evaluasi performa dan pengalaman pengguna.
Security Cookies
Mendukung deteksi aktivitas mencurigakan.
Pengelolaan Preferensi
Dapat diubah melalui pengaturan browser kapan saja.
Penggunaan sistem elektronik mengacu pada ketentuan UU ITE dan PP PSTE (PP No. 71 Tahun 2019).
12. Perubahan Kebijakan
Kami dapat memperbarui kebijakan ini untuk menyesuaikan perubahan layanan, praktik keamanan, atau ketentuan hukum yang berlaku. Perubahan material akan diinformasikan melalui halaman ini dan kanal komunikasi resmi.
Notifikasi Pembaruan
Tanggal berlaku diperbarui setiap ada perubahan substansial.
Hak atas Perubahan Material
Subjek data dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan melalui kontak resmi.
13. Kontak & Pengaduan
Untuk permintaan hak subjek data, pengaduan privasi, atau klarifikasi kebijakan, silakan hubungi kanal resmi berikut.
Email Privasi
Telepon
+62811 1201 2421
DPO / Tim Privasi
Tim Privasi PT. Gaivo Solusi Manajemen
Alamat Surat Menyurat
Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang Banten 15710
Otoritas Pengawas
Subjek data berhak menyampaikan pengaduan ke Kominfo dan/atau otoritas pengawas yang berwenang.
14. Ketentuan Khusus Yurisdiksi Indonesia
Kebijakan ini disusun dengan merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Seluruh hubungan hukum yang timbul dari kebijakan ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.
Pertanyaan Umum Seputar Privacy Policy
Berikut 12 FAQ utama agar perusahaan Anda memahami hak, kewajiban, dan standar perlindungan data saat menggunakan layanan kami.
