Sertifikat Kompetensi Kerja SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 2024
Pelajari SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan beserta syarat, biaya dan bagaimana cara prosesnya lengkap di tahun 2024 melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan oleh SKK-Konstruksi.com
Konsultasi Professional Cara mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8
Cut Hanti, S.Kom
Konsultasi di WhatsappSKK-Konstruksi.com Melayani Pembuatan Baru & Perpanjangan SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 berikut dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8
SKA atau Sertifikasi Keahlian dan SKT atau Sertifikasi Keterampilan kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi
Para Penyedia Jasa Konstruksi yang baru mengajukan Pendaftaran & Sertifikasi Jasa Konstruksi ataupun yang melakukan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi saat ini, maka Sertifikat Badan Usaha & Sertifikat tenaga ahli atau Sertifikat Keahlian / Sertifikat Keterampilan mengalami perubahan selama tahun tahun ini.
Dasar Hukum SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 adalah SE No. 02/SE/M/2021 /SE/M/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PUPR No 30/SE/M/2020 Tentang Perubahan Layanan Sertifikasi Badan Usaha & Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi
SKK merupakan singkatan dari SKK konstruksi. SKK Konstruksi adalah pengakuan terhadap keterampilan atau kompetensi yang dimiliki oleh para tenaga kerja di bidang konstruksi. Untuk memperolehnya, diperlukan kelulusan dalam penilaian kompetensi.
- Pembaharuan Nama dari SKA dan SKT
SKK Konstruksi adalah perubahan nama dari SKA dan SKT sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 30/SE/M/2020. Surat edaran tersebut mengatur transisi layanan sertifikasi perusahaan dan sertifikasi untuk daftar SKK Konstruksi, dengan tujuan meningkatkan kelengkapan sistem baru. - Syarat Pengajuan SBU
Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi membutuhkan SKK Konstruksi sebagai salah satu syarat. Tanpa SKK Konstruksi yang lengkap, pengajuan SBU tidak akan dapat dilakukan. - Klasifikasi SKK Konstruksi
SKK Konstruksi memiliki 3 klasifikasi dengan total 9 jenjang. Klasifikasi tersebut mencakup tingkat pelaksana, tingkat teknis atau spesialis, dan tingkat ahli, masing-masing memiliki persyaratan pendidikan minimal yang berbeda. - Masa Berlaku
SKK Konstruksi memiliki masa berlaku lima tahun dan wajib diperbaharui setiap periode tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas SKK Konstruksi terus ditingkatkan dan tetap relevan dalam dunia kerja. - Peningkatan Kualitas
SKK Konstruksi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kerja, terutama pada jenjang lanjutan. Sertifikasi ini menjadi bukti keahlian yang dimiliki oleh para pekerja di bidang konstruksi.
Hubungi Skk-konstruksi.com untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Madya Teknik Jalan. Dapatkan Konsultasi GRATIS!
SKK Konstruksi WAJIB Bagi KONTRAKTOR & KONSULTAN
Tenaga Kerja Jasa Konstruksi wajib memiliki lisensi yang di keluarkan oleh LSP dengan mendapatkan izin dari Kementerian PUPR. Dokumen ini disebut SKK - Kompetensi Konstruksi, sebelumnya dikenal dengan SKA - SKA Keahlian.
Kontraktor / Penasihat wajib memiliki sejumlah tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki jenjang kerja yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat SKK Konstruksi dalam melakukan tugas proyek di lapangan dan sebagai syarat untuk mendaftarkan SBU.
SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan adalah sebuah standar kompetensi kerja yang mengacu pada standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga ahli yang terlibat dalam proyek konstruksi Jalan. Pedoman kompetensi kerja ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Kerja (BNSP) untuk memberikan pedoman bagi para tenaga kerja dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka dalam bidang konstruksi Jalan.
Dasar hukum pembuatan SKK Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 9 tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2020 tentang Lisensi LSBU Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi.
- Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 10/SE/M/2021 tentang Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha.
- Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No 07/KPTS/LPJK/II/2021 tentang Koordinator Bidang Pembagian Tugas dan Fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.
SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan menetapkan bahwa seorang pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Jalan harus memiliki kompetensi di bidang teknik sipil, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan Jalan. Selain itu, pekerja juga harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang manajemen proyek, pengendalian mutu, dan teknologi informasi.
Untuk memenuhi standar kompetensi kerja ini, seorang pekerja harus memiliki sekurang-kurangnya lulusan dari program pendidikan vokasi atau akademik yang sesuai dengan bidang pembangunan Jalan. Selain itu, pekerja juga harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang sesuai dengan standar kompetensi kerja ini.
Hubungi Skk-konstruksi.com untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Madya Teknik Jalan. Dapatkan Konsultasi GRATIS!
SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8
SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 dibutuhkan oleh perusahaan jasa konstruksi sebagai:
PJBU
Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
PJTBU
Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)
PJSKBU
Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
Beberapa hal berkaitan dengan SKK Konstruksi
SKK konstruksi adalah sertifikat keahlian resmi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan konstruksi. Dalam artian, perusahaan tersebut memiliki keahlian konstruksi yang bisa dijamin kualitasnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk tenaga kerja konstruksi memiliki beberapa kualifikasi yang berbeda.
Keuntungan Memiliki SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8
Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi
Dengan SKK ini, Anda dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi Anda dalam melakukan survei terestris. Ini akan membantu Anda menjadi lebih efisien dalam pekerjaan Anda dan memberikan hasil yang lebih akurat.
Sebagai Pengakuan dan Bukti Resmi
SKK Konstruksi Mandor Perkerasan Jalan Level 2 Jenjang 2 adalah pengakuan resmi atas kemampuan Anda dalam survei terestris. Ini adalah bukti bahwa Anda telah menjalani pelatihan dan uji kompetensi yang ketat dalam bidang ini.
Digunakan untuk Mendapatkan Jabatan Tertentu
Sertifikasi ini juga diperlukan untuk mendapatkan jabatan tertentu dalam dunia konstruksi. Ini termasuk jabatan seperti Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU), dan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU).
Dokumen Persyaratan Pembuatan SBU
Dalam proses mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk usaha konstruksi, SKK Konstruksi Mandor Perkerasan Jalan Level 2 Jenjang 2 merupakan salah satu dokumen persyaratan yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki keahlian teknis yang diperlukan dalam industri ini.
Dokumen Persyaratan Lelang Proyek Konstruksi
SKK ini juga dapat digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan saat Anda ingin mengikuti lelang proyek konstruksi. Ini memberikan kepercayaan kepada pihak lelang bahwa Anda memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan baik.
Kualifikasi SKK Konstruksi
Kualifikasi Ahli
Kualifikasi ini terdiri dari Jenjang 7, 8, dan 9. Ini adalah tingkat tertinggi dalam SKK Konstruksi dan mencakup peran-peran yang sangat spesialis dalam dunia konstruksi.
Kualifikasi Teknisi atau Analis
Kualifikasi ini terdiri dari Jenjang 4, 5, dan 6. Pemegang SKK Jenjang ini memiliki pengetahuan teknis yang kuat dan dapat mengambil peran yang lebih teknis dalam proyek konstruksi.
Kualifikasi Operator
Kualifikasi ini terdiri dari Jenjang 1, 2, dan 3. Operator memiliki peran penting dalam operasi harian proyek konstruksi dan memastikan semua peralatan berjalan dengan baik.
Batas Kepemilikan SKK Konstruksi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, terdapat batas kepemilikan SKK Konstruksi untuk setiap tenaga kerja konstruksi.
Kualifikasi Ahli
Pemegang kualifikasi ini dapat memiliki paling banyak 5 SKK Konstruksi pada 3 klasifikasi yang berbeda.
Kualifikasi Teknisi atau Analis
Pemegang kualifikasi ini dapat memiliki paling banyak 5 SKK Konstruksi pada 2 klasifikasi yang berbeda.
Kualifikasi Operator
Pemegang kualifikasi ini dapat memiliki paling banyak 5 SKK Konstruksi pada 2 klasifikasi yang berbeda..
Hal-hal lain yang berkaitan dengan SKK Konstruksi
Uji Kompetensi SKK Konstruksi Mandor Perkerasan Jalan Level 2 Jenjang 2
SKK Konstruksi diperoleh melalui proses uji kompetensi yang ketat sesuai dengan skema sertifikasi LSP yang telah terlisensi oleh BNSP dan tercatat di LPJK.
Masa Berlaku SKK Konstruksi Mandor Perkerasan Jalan Level 2 Jenjang 2
Masa berlaku SKK Konstruksi Mandor Perkerasan Jalan Level 2 Jenjang 2 adalah 5 tahun sejak diterbitkan.
Masa Berlaku dan Perpanjangan SKK Konstruksi Mandor Perkerasan Jalan Level 2 Jenjang 2
Masa berlaku SKK Konstruksi Mandor Perkerasan Jalan Level 2 Jenjang 2 adalah 5 tahun. Ini berarti pemegangnya harus memastikan perpanjangan sebelum masa berlaku habis.
Pentingnya Sertifikat Keahlian dalam Bisnis Konstruksi
Penting bagi perusahaan konstruksi untuk mengurus sertifikat keahlian supaya pelanggan lebih mempercayai kualitas Anda.
Syarat Memiliki SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 2024
Syarat untuk mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 2024
Agar lebih praktis saat membutuhkan, berikut adalah dokumen yang perlu disiapkan:
- KTP atau kartu identitas diri
- NPWP
- Pas foto terbaru
- Ijazah pendidikan terakhir (dengan melakukan scan)
- Referensi kerja berupa surat keterangan dari tempat kerja
- Alamat email aktif. Jika belum memiliki, sebaiknya membuat terlebih dahulu
- Nomor telepon aktif yang mudah dihubungi
Syarat administrasi tersebut harus terpenuhi untuk pengajuan SKK Konstruksi 2024. Pendidikan juga menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan.
Mengetahui klasifikasi sertifikasi kerja penting, karena terdapat syarat minimal pendidikan akademis bagi sertifikat level tenaga konstruksi.
Bagaimana cara mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 ?
Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lengkap tentang biaya, proses dan lama penerbitan SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8
Hubungi Skk-konstruksi.com untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Madya Teknik Jalan. Dapatkan Konsultasi GRATIS!
Contoh Bentuk SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8
Contoh format baru Sertifikat kompetensi kerja SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan
Peningkatan Kompetensi SDM dalam Jasa Konstruksi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek)
Pentingnya Peningkatan Kompetensi dalam Jasa Konstruksi
Pada industri konstruksi, tingkat kompetensi dan keahlian para pekerja sangatlah vital. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin tinggi pula kualitas hasil kerja yang dihasilkan. Dalam persaingan pasar yang semakin ketat, perusahaan jasa konstruksi dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi, dan salah satu kunci untuk mencapai hal ini adalah dengan memastikan bahwa SDM mereka memiliki kompetensi yang memadai.
Peningkatan kompetensi SDM dalam jasa konstruksi bukanlah sekadar kebutuhan, tetapi menjadi suatu keharusan. Dengan tingkat kompetensi yang tinggi, para pekerja konstruksi dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas, lebih efisien, dan lebih aman. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan di pasar.
Di era teknologi dan inovasi yang terus berkembang, pengetahuan dan keterampilan dalam industri konstruksi juga perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk peningkatan kompetensi SDM menjadi suatu langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan jasa konstruksi.
Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya bimbingan teknis dalam meningkatkan kompetensi para pekerja konstruksi, serta bagaimana hal tersebut dapat dilakukan dengan efektif.
Materi Bimbingan Teknis dalam Peningkatan Kompetensi
Salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan bimbingan teknis adalah materi yang disampaikan kepada para peserta. Materi-materi ini harus dirancang secara cermat untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja konstruksi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sehari-hari.
Materi bimbingan teknis dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman dasar tentang teknik konstruksi, pemahaman terhadap peraturan dan standar yang berlaku, hingga keterampilan praktis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selain itu, materi juga dapat mencakup topik-topik seperti manajemen proyek, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta teknologi dan inovasi terkini dalam industri konstruksi.
Menyediakan materi yang relevan dan bermanfaat adalah kunci keberhasilan dari bimbingan teknis. Materi-materi ini haruslah disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh para peserta, sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari mereka.
Dengan menyelenggarakan bimbingan teknis yang terstruktur dan menyeluruh, perusahaan jasa konstruksi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM dalam industri konstruksi secara keseluruhan.
Metode Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Metode pelaksanaan bimbingan teknis juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan tersebut. Berbagai metode dapat digunakan, tergantung pada tujuan, sasaran, dan kebutuhan para peserta.
Salah satu metode yang umum digunakan adalah penyelenggaraan sesi pelatihan tatap muka, yang melibatkan presentasi materi oleh narasumber yang kompeten, diskusi kelompok, studi kasus, dan latihan praktis. Metode ini memungkinkan para peserta untuk berinteraksi langsung dengan materi, bertukar pengalaman, dan belajar dari pengalaman praktis.
Selain itu, metode online juga semakin populer dalam penyelenggaraan bimbingan teknis. Dengan menggunakan platform digital dan teknologi yang tepat, perusahaan dapat menyampaikan materi pelatihan secara efisien kepada para peserta di berbagai lokasi, tanpa perlu memerlukan waktu dan biaya perjalanan yang besar.
Pemilihan metode yang tepat sangatlah penting untuk memastikan bahwa bimbingan teknis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan efektif. Perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi para peserta, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi terkini untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan.
Pembahasan dan Tanya Jawab
Selain penyampaian materi dan pelaksanaan latihan praktis, sesi pembahasan dan tanya jawab juga merupakan bagian penting dari bimbingan teknis. Sesi ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan isu-isu yang relevan dengan narasumber dan peserta lainnya.
Sesi pembahasan dan tanya jawab dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperdalam pemahaman para peserta tentang materi yang disampaikan, serta untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Diskusi dan tanya jawab juga memungkinkan para peserta untuk belajar satu sama lain dan memperluas jaringan profesional mereka dalam industri konstruksi.
Oleh karena itu, perusahaan jasa konstruksi perlu menyediakan waktu dan ruang yang cukup untuk sesi pembahasan dan tanya jawab dalam penyelenggaraan bimbingan teknis. Hal ini akan memastikan bahwa para peserta dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan tersebut, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di masa mendatang.
Dengan memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi antara narasumber dan peserta, sesi pembahasan dan tanya jawab dapat menjadi salah satu bagian terpenting dari bimbingan teknis dalam peningkatan kompetensi SDM dalam industri konstruksi.
Mengapa Menggunakan Layanan Gaivo Consulting untuk Bimbingan Teknis
Jika Anda merupakan perusahaan jasa konstruksi yang ingin meningkatkan kompetensi SDM Anda melalui bimbingan teknis, maka Gaivo Consulting adalah mitra yang tepat untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi dan pelatihan yang komprehensif untuk membantu perusahaan dalam menyelenggarakan bimbingan teknis yang efektif dan efisien.
Dengan pengalaman dan keahlian yang kami miliki dalam industri konstruksi, kami dapat membantu Anda merancang dan menyelenggarakan bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan Anda. Kami juga menyediakan materi-materi pelatihan yang terkini dan relevan, serta metode pelaksanaan yang inovatif dan efisien.
Dengan menggunakan layanan Gaivo Consulting untuk bimbingan teknis, Anda dapat memastikan bahwa SDM Anda mendapatkan pelatihan yang berkualitas dan bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pekerjaan mereka. Dengan SDM yang lebih kompeten, perusahaan Anda akan lebih siap menghadapi tantangan dan memenangkan persaingan di pasar konstruksi yang kompetitif.
Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk informasi lebih lanjut tentang layanan bimbingan teknis yang kami tawarkan. Bersama-sama, mari kita tingkatkan kompetensi SDM dalam jasa konstruksi dan membawa bisnis Anda menuju kesuksesan yang lebih besar!
Hubungi Skk-konstruksi.com untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Madya Teknik Jalan. Dapatkan Konsultasi GRATIS!
Sub Klasifikasi Lain di SKK Konstruksi
Pelajari Sub Klasifikasi lainnya dalam SKK Konstruksi LPJK terbaru 2024
Hubungi Skk-konstruksi.com untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Madya Teknik Jalan. Dapatkan Konsultasi GRATIS!
Frequently Asked Questions SKK Konstruksi
Kami Hadir Melayani SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 Seluruh Indonesia
Kami dengan bangga menghadirkan layanan SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 yang luas dan komprehensif untuk seluruh wilayah Indonesia. SKK-Konstruksi.com hadir sebagai mitra Anda yang siap memberikan bantuan terbaik dalam proses perolehan SKK Konstruksi. Tak peduli di mana lokasi Anda berada, kami memiliki tim yang siap untuk melayani Anda dengan penuh dedikasi.
Layanan kami yang tersedia di berbagai wilayah ini membantu Anda untuk memahami persyaratan yang berlaku di setiap lokasi, memastikan bahwa Anda memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk perizinan, dan memberikan dukungan yang diperlukan agar Anda dapat dengan lancar mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 yang Anda butuhkan. Dengan SKK-Konstruksi.com, Anda memiliki mitra yang hadir di seluruh Indonesia untuk mendukung kesuksesan Anda dalam industri konstruksi.
Dapatkan bantuan kemudahan mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8 secara mudah di:
-
Kabupaten Pegunungan Bintang,Papua Pegunungan
-
Kabupaten Yalimo,Papua Pegunungan
-
Kabupaten Yahukimo,Papua Pegunungan
-
Kabupaten Tolikara,Papua Pegunungan
-
Kabupaten Nduga,Papua Pegunungan
-
Kabupaten Mamberamo Tengah,Papua Pegunungan
-
Kabupaten Lanny Jaya,Papua Pegunungan
-
Kabupaten Jayawijaya,Papua Pegunungan
-
Kabupaten Deiyai.,Papua Tengah
-
Kabupaten Intan Jaya,Papua Tengah
-
Kabupaten Dogiyai,Papua Tengah
-
Kabupaten Puncak,Papua Tengah
-
Kabupaten Mimika,Papua Tengah
-
Kabupaten Paniai,Papua Tengah
-
Kabupaten Puncak Jaya,Papua Tengah
-
Kabupaten Nabire,Papua Tengah
-
Kabupaten Boven Digoel,Papua Selatan
-
Kabupaten Asmat,Papua Selatan
-
Kabupaten Mappi,Papua Selatan
-
Kabupaten Merauke,Papua Selatan
-
KOTA SORONG,PAPUA BARAT
-
KAB. PEGUNUNGAN ARFAK,PAPUA BARAT
-
KAB. MANOKWARI SELATAN,PAPUA BARAT
-
KAB. TAMBRAUW,PAPUA BARAT
-
KAB. KAIMANA,PAPUA BARAT
-
KAB. TELUK WONDAMA,PAPUA BARAT
-
KAB. TELUK BINTUNI,PAPUA BARAT
-
KAB. RAJA AMPAT,PAPUA BARAT
-
KAB. SORONG SELATAN,PAPUA BARAT
-
KAB. FAK FAK,PAPUA BARAT
-
KAB. MANOKWARI,PAPUA BARAT
-
KAB. SORONG,PAPUA BARAT
-
KOTA JAYAPURA,PAPUA
-
KAB. DEIYAI,PAPUA
-
KAB. INTAN JAYA,PAPUA
-
KAB. DOGIYAI,PAPUA
-
KAB. PUNCAK,PAPUA
-
KAB. NDUGA,PAPUA
-
KAB. LANNY JAYA,PAPUA
-
KAB. YALIMO,PAPUA
-
KAB. MAMBERAMO TENGAH,PAPUA
-
KAB. SUPIORI,PAPUA
-
KAB. ASMAT,PAPUA
-
KAB. MAPPI,PAPUA
-
KAB. BOVEN DIGOEL,PAPUA
-
KAB. WAROPEN,PAPUA
-
KAB. TOLIKARA,PAPUA
-
KAB. YAHUKIMO,PAPUA
-
KAB. PEGUNUNGAN BINTANG,PAPUA
-
KAB. KEEROM,PAPUA
-
KAB. MIMIKA,PAPUA
-
KAB. PANIAI,PAPUA
-
KAB. PUNCAK JAYA,PAPUA
-
KAB. BIAK NUMFOR,PAPUA
-
KAB. KEPULAUAN YAPEN,PAPUA
-
KAB. NABIRE,PAPUA
-
KAB. JAYAPURA,PAPUA
-
KAB. JAYAWIJAYA,PAPUA
-
KAB. MERAUKE,PAPUA
-
KOTA TIDORE KEPULAUAN,MALUKU UTARA
-
KOTA TERNATE,MALUKU UTARA
-
KAB. PULAU TALIABU,MALUKU UTARA
-
KAB. PULAU MOROTAI,MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA TIMUR,MALUKU UTARA
-
KAB. KEPULAUAN SULA,MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA SELATAN,MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA UTARA,MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA TENGAH,MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA BARAT,MALUKU UTARA
-
KOTA TUAL,MALUKU
-
KOTA AMBON,MALUKU
-
KAB. BURU SELATAN,MALUKU
-
KAB. MALUKU BARAT DAYA,MALUKU
-
KAB. KEPULAUAN ARU,MALUKU
-
KAB. SERAM BAGIAN BARAT,MALUKU
-
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR,MALUKU
-
KAB. BURU,MALUKU
-
KAB. KEPULAUAN TANIMBAR,MALUKU
-
KAB. MALUKU TENGGARA,MALUKU
-
KAB. MALUKU TENGAH,MALUKU
-
KAB. MAMUJU TENGAH,SULAWESI BARAT
-
KAB. MAJENE,SULAWESI BARAT
-
KAB. POLEWALI MANDAR,SULAWESI BARAT
-
KAB. MAMASA,SULAWESI BARAT
-
KAB. MAMUJU,SULAWESI BARAT
-
KAB. PASANGKAYU,SULAWESI BARAT
-
KOTA GORONTALO,GORONTALO
-
KAB. GORONTALO UTARA,GORONTALO
-
KAB. PAHUWATO,GORONTALO
-
KAB. BONE BOLANGO,GORONTALO
-
KAB. BOALEMO,GORONTALO
-
KAB. GORONTALO,GORONTALO
-
KOTA BAU BAU,SULAWESI TENGGARA
-
KOTA KENDARI,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. BUTON SELATAN,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. BUTON TENGAH,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. MUNA BARAT,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KONAWE KEPULAUAN,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KOLAKA TIMUR,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KONAWE UTARA,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KOLAKA UTARA,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. WAKATOBI,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. BOMBANA,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KONAWE SELATAN,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. BUTON,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. MUNA,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KONAWE,SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KOLAKA,SULAWESI TENGGARA
-
KOTA PALOPO,SULAWESI SELATAN
-
KOTA PARE PARE,SULAWESI SELATAN
-
KOTA MAKASSAR,SULAWESI SELATAN
-
KAB. TORAJA UTARA,SULAWESI SELATAN
-
KAB. LUWU TIMUR,SULAWESI SELATAN
-
KAB. LUWU UTARA,SULAWESI SELATAN
-
KAB. TANA TORAJA,SULAWESI SELATAN
-
KAB. LUWU,SULAWESI SELATAN
-
KAB. ENREKANG,SULAWESI SELATAN
-
KAB. PINRANG,SULAWESI SELATAN
-
KAB. SIDENRENG RAPPANG,SULAWESI SELATAN
-
KAB. WAJO,SULAWESI SELATAN
-
KAB. SOPPENG,SULAWESI SELATAN
-
KAB. BARRU,SULAWESI SELATAN
-
KAB. MAROS,SULAWESI SELATAN
-
KAB. BONE,SULAWESI SELATAN
-
KAB. SINJAI,SULAWESI SELATAN
-
KAB. GOWA,SULAWESI SELATAN
-
KAB. TAKALAR,SULAWESI SELATAN
-
KAB. JENEPONTO,SULAWESI SELATAN
-
KAB. BANTAENG,SULAWESI SELATAN
-
KAB. BULUKUMBA,SULAWESI SELATAN
-
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,SULAWESI SELATAN
-
KOTA PALU,SULAWESI TENGAH
-
KAB. MOROWALI UTARA,SULAWESI TENGAH
-
KAB. BANGGAI LAUT,SULAWESI TENGAH
-
KAB. TOJO UNA UNA,SULAWESI TENGAH
-
KAB. PARIGI MOUTONG,SULAWESI TENGAH
-
KAB. BANGGAI KEPULAUAN,SULAWESI TENGAH
-
KAB. MOROWALI,SULAWESI TENGAH
-
KAB. BUOL,SULAWESI TENGAH
-
KAB. TOLI TOLI,SULAWESI TENGAH
-
KAB. DONGGALA,SULAWESI TENGAH
-
KAB. POSO,SULAWESI TENGAH
-
KAB. BANGGAI,SULAWESI TENGAH
-
KOTA KOTAMOBAGU,SULAWESI UTARA
-
KOTA TOMOHON,SULAWESI UTARA
-
KOTA BITUNG,SULAWESI UTARA
-
KOTA MANADO,SULAWESI UTARA
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN,SULAWESI UTARA
-
KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO,SULAWESI UTARA
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA,SULAWESI UTARA
-
KAB. MINAHASA TENGGARA,SULAWESI UTARA
-
KAB. MINAHASA UTARA,SULAWESI UTARA
-
KAB. MINAHASA SELATAN,SULAWESI UTARA
-
KAB. KEPULAUAN TALAUD,SULAWESI UTARA
-
KAB. KEPULAUAN SANGIHE,SULAWESI UTARA
-
KAB. MINAHASA,SULAWESI UTARA
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW,SULAWESI UTARA
-
KOTA TARAKAN,KALIMANTAN UTARA
-
KAB. TANA TIDUNG,KALIMANTAN UTARA
-
KAB. NUNUKAN,KALIMANTAN UTARA
-
KAB. MALINAU,KALIMANTAN UTARA
-
KAB. BULUNGAN,KALIMANTAN UTARA
-
KOTA BONTANG,KALIMANTAN TIMUR
-
KOTA SAMARINDA,KALIMANTAN TIMUR
-
KOTA BALIKPAPAN,KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. MAHAKAM ULU,KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. PENAJAM PASER UTARA,KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. KUTAI TIMUR,KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. KUTAI BARAT,KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. BERAU,KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. KUTAI KARTANEGARA,KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. PASER,KALIMANTAN TIMUR
-
KOTA BANJARBARU,KALIMANTAN SELATAN
-
KOTA BANJARMASIN,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. BALANGAN,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. TABALONG,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. HULU SUNGAI UTARA,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. HULU SUNGAI TENGAH,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. TAPIN,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. BARITO KUALA,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. BANJAR,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. TANAH LAUT,KALIMANTAN SELATAN
-
KOTA PALANGKARAYA,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. BARITO TIMUR,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. MURUNG RAYA,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. PULANG PISAU,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. LAMANDAU,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. SUKAMARA,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. SERUYAN,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. KATINGAN,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. BARITO UTARA,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. BARITO SELATAN,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. KAPUAS,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. KOTAWARINGIN BARAT,KALIMANTAN TENGAH
-
KOTA SINGKAWANG,KALIMANTAN BARAT
-
KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. KUBU RAYA,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. KAYONG UTARA,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. SEKADAU,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. LANDAK,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. BENGKAYANG,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. KAPUAS HULU,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. SINTANG,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. KETAPANG,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. SANGGAU,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. MEMPAWAH,KALIMANTAN BARAT
-
KAB. SAMBAS,KALIMANTAN BARAT
-
KOTA KUPANG,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. MALAKA,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. MANGGARAI TIMUR,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SUMBA BARAT DAYA,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SUMBA TENGAH,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. NAGEKEO,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. MANGGARAI BARAT,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. ROTE NDAO,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. LEMBATA,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SUMBA BARAT,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SUMBA TIMUR,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. NGADA,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. ENDE,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SIKKA,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. FLORES TIMUR,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. ALOR,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. BELU,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. TIMOR TENGAH UTARA,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB TIMOR TENGAH SELATAN,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. KUPANG,NUSA TENGGARA TIMUR
-
KOTA BIMA,NUSA TENGGARA BARAT
-
KOTA MATARAM,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. LOMBOK UTARA,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. SUMBAWA BARAT,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. BIMA,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. DOMPU,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. SUMBAWA,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. LOMBOK TIMUR,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. LOMBOK TENGAH,NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. LOMBOK BARAT,NUSA TENGGARA BARAT
-
KOTA DENPASAR,BALI
-
KAB. BULELENG,BALI
-
KAB. KARANGASEM,BALI
-
KAB. BANGLI,BALI
-
KAB. KLUNGKUNG,BALI
-
KAB. GIANYAR,BALI
-
KAB. BADUNG,BALI
-
KAB. TABANAN,BALI
-
KAB. JEMBRANA,BALI
-
KOTA TANGERANG SELATAN,BANTEN
-
KOTA SERANG,BANTEN
-
KOTA CILEGON,BANTEN
-
KOTA TANGERANG,BANTEN
-
KAB. SERANG,BANTEN
-
KAB. TANGERANG,BANTEN
-
KAB. LEBAK,BANTEN
-
KAB. PANDEGLANG,BANTEN
-
KOTA BATU,JAWA TIMUR
-
KOTA SURABAYA,JAWA TIMUR
-
KOTA MADIUN,JAWA TIMUR
-
KOTA MOJOKERTO,JAWA TIMUR
-
KOTA PASURUAN,JAWA TIMUR
-
KOTA PROBOLINGGO,JAWA TIMUR
-
KOTA MALANG,JAWA TIMUR
-
KOTA BLITAR,JAWA TIMUR
-
KOTA KEDIRI,JAWA TIMUR
-
KAB. SUMENEP,JAWA TIMUR
-
KAB. PAMEKASAN,JAWA TIMUR
-
KAB. SAMPANG,JAWA TIMUR
-
KAB. BANGKALAN,JAWA TIMUR
-
KAB. GRESIK,JAWA TIMUR
-
KAB. LAMONGAN,JAWA TIMUR
-
KAB. TUBAN,JAWA TIMUR
-
KAB. BOJONEGORO,JAWA TIMUR
-
KAB. NGAWI,JAWA TIMUR
-
KAB. MADIUN,JAWA TIMUR
-
KAB. NGANJUK,JAWA TIMUR
-
KAB. JOMBANG,JAWA TIMUR
-
KAB. MOJOKERTO,JAWA TIMUR
-
KAB. SIDOARJO,JAWA TIMUR
-
KAB. PASURUAN,JAWA TIMUR
-
KAB. PROBOLINGGO,JAWA TIMUR
-
KAB. SITUBONDO,JAWA TIMUR
-
KAB. BONDOWOSO,JAWA TIMUR
-
KAB. JEMBER,JAWA TIMUR
-
KAB. LUMAJANG,JAWA TIMUR
-
KAB. MALANG,JAWA TIMUR
-
KAB. KEDIRI,JAWA TIMUR
-
KAB. BLITAR,JAWA TIMUR
-
KAB. TULUNGAGUNG,JAWA TIMUR
-
KAB. TRENGGALEK,JAWA TIMUR
-
KAB. PONOROGO,JAWA TIMUR
-
KAB. PACITAN,JAWA TIMUR
-
KOTA YOGYAKARTA,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. SLEMAN,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. GUNUNGKIDUL,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. BANTUL,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. KULON PROGO,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KOTA TEGAL,JAWA TENGAH
-
KOTA PEKALONGAN,JAWA TENGAH
-
KOTA SEMARANG,JAWA TENGAH
-
KOTA SALATIGA,JAWA TENGAH
-
KOTA SURAKARTA,JAWA TENGAH
-
KOTA MAGELANG,JAWA TENGAH
-
KAB. BREBES,JAWA TENGAH
-
KAB. TEGAL,JAWA TENGAH
-
KAB. PEMALANG,JAWA TENGAH
-
KAB. PEKALONGAN,JAWA TENGAH
-
KAB. BATANG,JAWA TENGAH
-
KAB. KENDAL,JAWA TENGAH
-
KAB. TEMANGGUNG,JAWA TENGAH
-
KAB. SEMARANG,JAWA TENGAH
-
KAB. DEMAK,JAWA TENGAH
-
KAB. KUDUS,JAWA TENGAH
-
KAB. PATI,JAWA TENGAH
-
KAB. REMBANG,JAWA TENGAH
-
KAB. BLORA,JAWA TENGAH
-
KAB. GROBOGAN,JAWA TENGAH
-
KAB. SRAGEN,JAWA TENGAH
-
KAB. KARANGANYAR,JAWA TENGAH
-
KAB. WONOGIRI,JAWA TENGAH
-
KAB. SUKOHARJO,JAWA TENGAH
-
KAB. BOYOLALI,JAWA TENGAH
-
KAB. MAGELANG,JAWA TENGAH
-
KAB. WONOSOBO,JAWA TENGAH
-
KAB. PURWOREJO,JAWA TENGAH
-
KAB. KEBUMEN,JAWA TENGAH
-
KAB. BANJARNEGARA,JAWA TENGAH
-
KAB. PURBALINGGA,JAWA TENGAH
-
KAB. BANYUMAS,JAWA TENGAH
-
KAB. CILACAP,JAWA TENGAH
-
KOTA BANJAR,JAWA BARAT
-
KOTA TASIKMALAYA,JAWA BARAT
-
KOTA CIMAHI,JAWA BARAT
-
KOTA DEPOK,JAWA BARAT
-
KOTA BEKASI,JAWA BARAT
-
KOTA CIREBON,JAWA BARAT
-
KOTA BANDUNG,JAWA BARAT
-
KOTA SUKABUMI,JAWA BARAT
-
KOTA BOGOR,JAWA BARAT
-
KAB. PANGANDARAN,JAWA BARAT
-
KAB. BANDUNG BARAT,JAWA BARAT
-
KAB. BEKASI,JAWA BARAT
-
KAB. KARAWANG,JAWA BARAT
-
KAB. PURWAKARTA,JAWA BARAT
-
KAB. SUBANG,JAWA BARAT
-
KAB. INDRAMAYU,JAWA BARAT
-
KAB. SUMEDANG,JAWA BARAT
-
KAB. CIREBON,JAWA BARAT
-
KAB. KUNINGAN,JAWA BARAT
-
KAB. CIAMIS,JAWA BARAT
-
KAB. TASIKMALAYA,JAWA BARAT
-
KAB. GARUT,JAWA BARAT
-
KAB. BANDUNG,JAWA BARAT
-
KAB. CIANJUR,JAWA BARAT
-
KAB. SUKABUMI,JAWA BARAT
-
KAB. BOGOR,JAWA BARAT
-
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,DKI JAKARTA
-
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,DKI JAKARTA
-
KOTA ADM. JAKARTA BARAT,DKI JAKARTA
-
KOTA ADM. JAKARTA UTARA,DKI JAKARTA
-
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,DKI JAKARTA
-
KAB. ADM. KEP. SERIBU,DKI JAKARTA
-
KOTA TANJUNG PINANG,KEPULAUAN RIAU
-
KOTA BATAM,KEPULAUAN RIAU
-
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS,KEPULAUAN RIAU
-
KAB. LINGGA,KEPULAUAN RIAU
-
KAB. NATUNA,KEPULAUAN RIAU
-
KAB. KARIMUN,KEPULAUAN RIAU
-
KAB. BINTAN,KEPULAUAN RIAU
-
KOTA PANGKAL PINANG,KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
-
KAB. BELITUNG TIMUR,KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
-
KAB. BANGKA BARAT,KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
-
KAB. BANGKA TENGAH,KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
-
KAB. BANGKA SELATAN,KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
-
KAB. BELITUNG,KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
-
KAB. BANGKA,KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
-
KOTA METRO,LAMPUNG
-
KOTA BANDAR LAMPUNG,LAMPUNG
-
KAB. PESISIR BARAT,LAMPUNG
-
KAB. TULANG BAWANG BARAT,LAMPUNG
-
KAB. MESUJI,LAMPUNG
-
KAB. PESAWARAN,LAMPUNG
-
KAB. WAY KANAN,LAMPUNG
-
KAB. LAMPUNG TIMUR,LAMPUNG
-
KAB. TANGGAMUS,LAMPUNG
-
KAB. TULANG BAWANG,LAMPUNG
-
KAB. LAMPUNG BARAT,LAMPUNG
-
KAB. LAMPUNG UTARA,LAMPUNG
-
KAB. LAMPUNG TENGAH,LAMPUNG
-
KAB. LAMPUNG SELATAN,LAMPUNG
-
KOTA BENGKULU,BENGKULU
-
KAB. BENGKULU TENGAH,BENGKULU
-
KAB. KEPAHIANG,BENGKULU
-
KAB. LEBONG,BENGKULU
-
KAB. MUKO MUKO,BENGKULU
-
KAB. SELUMA,BENGKULU
-
KAB. KAUR,BENGKULU
-
KAB. BENGKULU UTARA,BENGKULU
-
KAB. REJANG LEBONG,BENGKULU
-
KAB. BENGKULU SELATAN,BENGKULU
-
KOTA PRABUMULIH,SUMATERA SELATAN
-
KOTA LUBUK LINGGAU,SUMATERA SELATAN
-
KOTA PAGAR ALAM,SUMATERA SELATAN
-
KOTA PALEMBANG,SUMATERA SELATAN
-
KAB. MUSI RAWAS UTARA,SUMATERA SELATAN
-
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,SUMATERA SELATAN
-
KAB. EMPAT LAWANG,SUMATERA SELATAN
-
KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN,SUMATERA SELATAN
-
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR,SUMATERA SELATAN
-
KAB. BANYUASIN,SUMATERA SELATAN
-
KAB. MUSI BANYUASIN,SUMATERA SELATAN
-
KAB. MUSI RAWAS,SUMATERA SELATAN
-
KAB. LAHAT,SUMATERA SELATAN
-
KAB. MUARA ENIM,SUMATERA SELATAN
-
KAB. OGAN KOMERING ILIR,SUMATERA SELATAN
-
KAB. OGAN KOMERING ULU,SUMATERA SELATAN
-
KOTA SUNGAI PENUH,JAMBI
-
KOTA JAMBI,JAMBI
-
KAB. TEBO,JAMBI
-
KAB. BUNGO,JAMBI
-
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR,JAMBI
-
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT,JAMBI
-
KAB. MUARO JAMBI,JAMBI
-
KAB. BATANGHARI,JAMBI
-
KAB. SAROLANGUN,JAMBI
-
KAB. MERANGIN,JAMBI
-
KAB. KERINCI,JAMBI
-
KOTA DUMAI,RIAU
-
KOTA PEKANBARU,RIAU
-
KAB. KUANTAN SINGINGI,RIAU
-
KAB. SIAK,RIAU
-
KAB. ROKAN HILIR,RIAU
-
KAB. ROKAN HULU,RIAU
-
KAB. PELALAWAN,RIAU
-
KAB. INDRAGIRI HILIR,RIAU
-
KAB. BENGKALIS,RIAU
-
KAB. INDRAGIRI HULU,RIAU
-
KAB. KAMPAR,RIAU
-
KOTA PARIAMAN,SUMATERA BARAT
-
KOTA PAYAKUMBUH,SUMATERA BARAT
-
KOTA BUKITTINGGI,SUMATERA BARAT
-
KOTA PADANG PANJANG,SUMATERA BARAT
-
KOTA SAWAHLUNTO,SUMATERA BARAT
-
KOTA SOLOK,SUMATERA BARAT
-
KOTA PADANG,SUMATERA BARAT
-
KAB. PASAMAN BARAT,SUMATERA BARAT
-
KAB. SOLOK SELATAN,SUMATERA BARAT
-
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI,SUMATERA BARAT
-
KAB. PASAMAN,SUMATERA BARAT
-
KAB. LIMA PULUH KOTA,SUMATERA BARAT
-
KAB. AGAM,SUMATERA BARAT
-
KAB. PADANG PARIAMAN,SUMATERA BARAT
-
KAB. TANAH DATAR,SUMATERA BARAT
-
KAB. SIJUNJUNG,SUMATERA BARAT
-
KAB. SOLOK,SUMATERA BARAT
-
KAB. PESISIR SELATAN,SUMATERA BARAT
-
KOTA GUNUNGSITOLI,SUMATERA UTARA
-
KOTA PADANGSIDIMPUAN,SUMATERA UTARA
-
KOTA TEBING TINGGI,SUMATERA UTARA
-
KOTA BINJAI,SUMATERA UTARA
-
KOTA TANJUNG BALAI,SUMATERA UTARA
-
KOTA SIBOLGA,SUMATERA UTARA
-
KOTA PEMATANGSIANTAR,SUMATERA UTARA
-
KOTA MEDAN,SUMATERA UTARA
-
KAB. NIAS BARAT,SUMATERA UTARA
-
KAB. NIAS UTARA,SUMATERA UTARA
-
KAB. LABUHANBATU UTARA,SUMATERA UTARA
-
KAB. LABUHANBATU SELATAN,SUMATERA UTARA
-
KAB. PADANG LAWAS,SUMATERA UTARA
-
KAB. BATU BARA,SUMATERA UTARA
-
KAB. SERDANG BEDAGAI,SUMATERA UTARA
-
KAB. SAMOSIR,SUMATERA UTARA
-
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN,SUMATERA UTARA
-
KAB. PAKPAK BHARAT,SUMATERA UTARA
-
KAB. NIAS SELATAN,SUMATERA UTARA
-
KAB. MANDAILING NATAL,SUMATERA UTARA
-
KAB. TOBA SAMOSIR,SUMATERA UTARA
-
KAB. DAIRI,SUMATERA UTARA
-
KAB. ASAHAN,SUMATERA UTARA
-
KAB. SIMALUNGUN,SUMATERA UTARA
-
KAB. DELI SERDANG,SUMATERA UTARA
-
KAB. KARO,SUMATERA UTARA
-
KAB. LANGKAT,SUMATERA UTARA
-
KAB. NIAS,SUMATERA UTARA
-
KAB. TAPANULI SELATAN,SUMATERA UTARA
-
KAB. TAPANULI UTARA,SUMATERA UTARA
-
KAB. TAPANULI TENGAH,SUMATERA UTARA
-
KOTA SUBULUSSALAM,ACEH
-
KOTA LANGSA,ACEH
-
KOTA LHOKSEUMAWE,ACEH
-
KOTA SABANG,ACEH
-
KOTA BANDA ACEH,ACEH
-
KAB. PIDIE JAYA,ACEH
-
KAB. BENER MERIAH,ACEH
-
KAB. ACEH TAMIANG,ACEH
-
KAB. NAGAN RAYA,ACEH
-
KAB. ACEH JAYA,ACEH
-
KAB. GAYO LUES,ACEH
-
KAB. ACEH BARAT DAYA,ACEH
-
KAB. BIREUEN,ACEH
-
KAB. SIMEULUE,ACEH
-
KAB. ACEH UTARA,ACEH
-
KAB. PIDIE,ACEH
-
KAB. ACEH BESAR,ACEH
-
KAB. ACEH BARAT,ACEH
-
KAB. ACEH TENGAH,ACEH
-
KAB. ACEH TIMUR,ACEH
-
KAB. ACEH TENGGARA,ACEH
-
KAB. ACEH SELATAN,ACEH
Cara Cek Keaslian SKK Konstruksi
Alternatif aplikasi Jakontrust, gak ribet! Bisa scan SKA/SKT/SBUJK lama dan SKK Konstruksi baru